Solusi Islami
Soerjono Soekanto dalam bukunya Pokok Pokok Sosiologi Hukum mengemukakan pendapatnya, bahwa kejahatan (tindak pidana) adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak …
Yogyakarta, Aktual.com – Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 tahun 2015 yang baru dikeluarkan bulan Februari 2016 lalu, menuai sorotan tajam. Perma dianggap kontroversial. Lantaran membatasi upaya hukum untuk perkara pengadaan …
Pada tanggal 10 Maret 2016 Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 11 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja …
Pemerintah mempunyai kewajiban dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan lebih rinci lagi dituangkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan …
Semua orang ingin bisnisnya BERKAH, dimana penuh dengan kemudahan dan tercapai target yang diinginkan. Namun karena ketidaktahuan banyak yang jauh dari keberkahan karena salah satunya akad/perjanjian bisnis yang dijalankan tidak …
Guna melindungi masyarakat dari produk pangan olahan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen, maka dibutuhkan izin atau sertifikasi atas produk makanan yang dihasilkan oleh para produsen makanan. Semua produk makanan yang …
Saat menjelang hari raya, banyak pekerja/buruh yang memperbincangkan tentang Tunjangan Hari Raya (THR). Kerap muncul pertanyaan berapa sih sebenarnya jumlah THR yang berhak diterima. Ironisnya, ada sebagian pekerja atau buruh …
Jakarta, Aktual.com Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah KantorBupati Subang serta sejumlah kantor organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, Jawa Barat, Senin (11/4). Penggeledahan itu diduga sebagai tindak …
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan selanjutnya disebut UU KUP …
Pemberian izin gangguan atau HO ini merupakan kewenangan masing-masing pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan …