TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

Soerjono Soekanto dalam bukunya Pokok Pokok Sosiologi Hukum mengemukakan pendapatnya, bahwa kejahatan (tindak pidana) adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagipula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil.

Menurut Pasal 372 KUHP tindak pidana penggelapan adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Menurut R. Soesilo (1968.258), penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.

Tindak pidana penggelapan (verduistering) dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1) Unsur subjektif : dengan sengaja

2) Unsur objektif :

  1. Barangsiapa

  2. Menguasai secara melawan hukum

  3. Suatu benda

  4. Sebagian atau seluruh

  5. Berada padanya bukan karena kejahatan.

Unsur opzettelijke atau dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana ataupun yang melekat pada diri pelakunya oleh sebab itu unsur opzettelijkeatau dengan sengaja merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan yang dengan sendirinya unsur tersebut harus didakwakan terhadap seorang terdakwa yang juga harus dibuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa.

Jenis-jenis Tindak Pidana PenggelapanTindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berjudul ” Penggelapan”. Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP yang isinya:

  1. Pasal 372

  2. ”Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

  3. Pasal 373

  4. ”Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

  5. Pasal 374

  6. ”Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

  7. Pasal 375

  8. ”Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

  9. Pasal 376

  10. ”Ketentuan dalam Pasal 376 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini.”

  11. Pasal 377

  12. “1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375, Hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak berdasarkan Pasal 35 KUHP No. 1-4 yaitu:

    (1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau ajabatan yang tertentu;

    (2) Hak memasuki angkatan bersenjata;

    (3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;

    (4) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaknya sendiri;

    Demikian artikel singkat tentang tindak pidana penggelapan, semoga menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua.

    *“PENGACARA MUSLIM”*

    Head Office:

    Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 46 A Garuntang, Teluk Betung Selatan,Bandar Lampung

    Telp: (0721) 476113 Fax: (0721) 476113,704471,787806

    Branch Office:

    Jl. Monjali (Nyi Tjondroloekito) No 251, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta

    Telp : (0274) 6411320 Fax : (0274) 6411322

    PH/WA : 087838902766 Bbm : 5439F39

    Email : lawoffice251@gmail.com

    Website: www.pengacaramuslim.com

    Twitter : @pengacaramuslim

    Facebook : Pengacara Muslim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *