Bisnis.com – Wajib Lapor, Penutupan Kartu Kredit BCA Naik Tiga Kali Lipat

Bisnis.com, JAKARTA – Pasca-penerapan aturan wajib lapor transaksi kartu kredit, nampaknya perbankan harus mencari strategi baru untuk bisa menjaga nilai transaksi non tunai terutama kartu kredit yang dikhawatirkan berdampak turun.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan tersebut, perbankan diminta untuk menyampaikan data penggunaan kartu kredit oleh bank yang mengeluarkan.

Data tersebut berupa nama bank, nomor rekening pemilik kartu kredit, ID merchant, nama merchant, nama dan alamat pemilik kartu, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kartu, bulan tagihan,  tanggal transaksi, rincian dan nilai transaksi, serta pagu kredit.

Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk. Jahja Setiaadmadja mengatakan, Undang-undang yang disahkan pada 22 Maret 2016 tersebut berdampak pada penutupan kartu kredit sebesar tiga kali lipat.

“Langsung saya monitor apa yg terjadi. Sejak peraturan itu berlaku, ada tiga kali lipat penutupan kartu kredit, mutasi harian dari Rp147 miliar perhari langsung turun menjadi Rp120 miliar,” ujar Jahja dalam diskusi di Grand Sahid Jakarta, Selasa (17/5).

Jahja menambahkan nasabah masih banyak yang belum terlalu paham dengan aturan tersebut dan terkena dampak Hallo Effect sehingga menjadi ketakutan dan akhirnya memilih untuk menutup kartu kredit dan mengurangi nilai transaksi non tunai terutama kartu kredit.

Hal tersebut menurut Jahja menjadi tumpang tindih dengan arahan dari Otoritas Jasa Keuangan yang meminta untuk mulai beralih menjadi cashless society. Meskipun demikian, Jahja optimistis bisa mengembalikan kembali jumlah penggunaan kartu kredit serta nilai transaksi yang sempat turun.

“Sementara ini banyak yang kaget dan khawatir. Tapi itu kan gak serta merta akan seperti itu terus,” ujar Jahja.

Perubahan angka 67 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/Pmk.03/2016 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 /Pmk.03 /2013 Tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan. Rincian Jenis Data dan Informasi berupa:

Data Transaksi Nasabah Kartu Kredit, paling sedikit memuat:

  1. Nama bank
  2. Nomor rekening kartu kredit
  3. ID merchant
  4. Nama merchant
  5. Nama pemilik kartu
  6. Alamat pemilik kartu
  7. NIK/Nomor paspor pemilik kartu
  8. NPWP pemilik kartu
  9. Bulan tagihan
  10. Tanggal transaksi
  11. Rincian transaksi
  12. Nilai transaksi
  13. Pagu kredit

Demikian berita dan analisis Perubahan angka 67 Peraturan Menteri Keuangan Tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan, semoga menambah informasi, pengetahuan, dan bermanfaat bagi kita semua.

*“PENGACARA MUSLIM”*

Head Office:

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 46 A Garuntang, Teluk Betung Selatan,Bandar Lampung

Telp: (0721) 476113 Fax: (0721) 476113,704471,787806

Branch Office:

Jl. Monjali (Nyi Tjondroloekito) No 251, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta

Telp : (0274) 6411320 Fax : (0274) 6411322

PH/WA : 087838902766 Bbm : 5439F39

Email : lawoffice251@gmail.com

Website: www.pengacaramuslim.com

Twitter : @pengacaramuslim

Facebook : Pengacara Muslim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *