Solusi Islami
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang juga merupakan komoditas perdagangan, memerlukan dukungan sistem perdagangan pangan yang etis, jujur, danbertanggung jawab sehingga terjangkau oleh masyarakat. Untuk mewujudkannya pemerintah membuat peraturan perundang-undangan …
Bisnis.com, JAKARTA—Rancangan Undang-Undang Merek yang telah bergulir sejak tahun lalu di Panitia Khusus Komisi VI DPR diagendakan rampung pada Juli tahun ini. Pembahasan RUU tersebut telah melibatkan sejumlah pihak ahli …
MALANGVOICE-Hari ini, Badan Legislasi DPR RI mengelar sosialisasi UU No 1 Tahun 2016 di Hotel Harris. Menurut, Totok Daryanto, Ketua Badan Legislasi DPR RI, sosialisasi ini dimaksudkan agar implementasi UU …
Di dalam masyarakat istilah Badan Hukum tidak asing lagi, yang seringdilawankan dengan istilah Badan Pribadi atau manusia, namun keduanya sama-sama sebagai subyek hukum. Dalam bahasa Belanda Badan Hukum disebutrechtspersoon. Di …
Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba selanjutnya disebut PP Waralaba menjelaskan bahwa Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha …
Dikutip dari www.bps.go.id. Sensus Ekonomi dilaksanakan untuk mendapatkan informasi potret utuh perekonomian bangsa, sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Dasar hukum Sensus ekonomi adalah Undang-undang No. …
Dikutip dari www.motivasi-islami.com. Sukses yang kita raih, insya Allah sukses dunia akhirat, selama kita ikhlas. Kuncinya jangan pernah meminta balasan atau berharap kepada selain Allah. Dan niat utama kita adalah …
Pengertian hubungan industrial berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan adalah suatu sistem hubungan yang berbentuk antara para pelaku dalam proses …
Surat kuasa adalah surat yang digunakan untuk melimpahkan wewenang dari pihak yang secara sah memiliki wewenang kepada pihak lain. Pihak lain ini nantinya yang akan mewakili pihak pemilik wewenang dan …
Pembangunan ketenagakerjaan Indonesia mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan …