Solusi Islami
Otoritas Jasa Keuangan, Kendari, 20 Juni 2016. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas yang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan melalui Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor 10/KDK.03/2016 tanggal 20 Juni 2016 …
Bisnis.com, PEKANBARU – Kredit macet atau non performing loan sektor usaha mikro kecil dan menengah di Provinsi Riau triwulan I/2016 sebesar 7,65% atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya sebesar …
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 20 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan selanjutnya disebut Permenaker No. 20 Tahun …
Perjanjian diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu “suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Berbeda dengan perikatan …
Upah atau gaji adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, …
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan merupakan peraturan terbaru tentang THR. Peraturan tersebut merupakan amanat Pasal 7 ayat (3) PP No. 78 …
Dasar hukum surat kuasa di Indonesia adalah Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdata, dalam KUHPerdata sendiri tidak ditemui pengaturan mengenai surat kuasa mutlak ini. Pasal 1792 KUHPerdata …
Persaingan ekonomi semakin ketat, ini secara tidak langsung merupakan dampak dari pangsa pasar yang cukup meningkat pula. Namun, seorang pengusaha tidak bisa dengan mudahnya melakukan distribusi produksinya atau melakukan operasi …
Beritasatu.com- Jakarta – Mochtar Riza Pahlevi Tabrani terpilih sebagai Direktur Utama PT Timah Tbk menggantikan Sukrisno dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Timah Tbk di Jakarta, Kamis (7/4). Mantan …
Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman selanjutnya disebut UU Perumahan menjelaskan bahwa Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri …